Bawaslu Sumenep ajak ormas dan insan pers cegah politik uang

Sumenep (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mengajak organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan, serta para insan pers di wilayah itu ikut berperan aktif dalam mengawasi proses Pemilu 2024 dengan melaporkan pelanggaran dan mencegah terjadinya praktik politik uang.

"Peran semua elemen baik insan pers, ormas dan organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah dan mengantisipasi praktik kotor dalam proses politik pada pemilu 2024 nanti," kata Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris di Sumenep, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan pemerintah memang telah membentuk badan pengawas khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Akan tetapi, jumlah badan pengawas itu terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau semua kegiatan yang dilakukan oleh partai politik.

Karena itu, ujar dia, pihaknya perlu mengajak peran aktif semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan, sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai harapan, yakni jujur, adil dan bebas dari praktik politik uang.

"Yang bisa menciptakan proses politik berjalan baik sesuai dengan harapan adalah kita semua, bukan hanya Bawaslu, akan tetapi peran aktif semua elemen masyarakat," katanya.

Anwar Noris juga meminta agar insan pers bisa berperan aktif dalam mendistribusikan berita pemilu yang edukatif, mendidik dan mencerahkan, sehingga situasi dalam tahapan pemilu hingga pelaksanaan Pemilu 2024 nanti bisa kondusif sesuai dengan harapan.

"Sebab menurut hemat kami, lewat media persepsi baik akan lahir dan lewat media pula persepsi buruk bisa lahir. Dari itu, sinergi antara kami bersama media ini sangat penting," katanya.

Berita yang bertanggungjawab, yakni menyajikan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan adalah berita yang sangat diharapkan semua pihak, sehingga kehadiran media benar-benar mendatangkan nilai manfaatkan bagi semua pihak yang berkepentingan.

"Silahkan kritik melalui pemberitaan di media apabila di antara kami memang ditemukan ada unsur pelanggaran, akan tetapi tolong beri kami porsi yang seimbang, sehingga sajian informasi yang tersampaikan kepada publik lengkap dan berimbang," katanya.

Dalam dialog "Peran Media dan Kepemudaan dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024" yang digelar Bawaslu Sumenep di Sumenep, Senin (7/11/2022), mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang ini menjelaskan, jika semua pihak memiliki komitmen baik dalam berupaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, adil dan transparan, ia yakin pemilu akan berlangsung damai.

Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sumenep yang pelaksanaannya telah ditetapkan pada 14 Februari 2022 untuk pemilu anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden, serta 27 November 2024 untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur, Bupati dan Walikota akan digelar di 328 desa dan 4 kelurahan di 27 kecamatan daratan dan kepulauan.

Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris menjelaskan, pada pelaksanaan pemilu 2019, Bawaslu RI telah memproses sebanyak 7.598 temuan dan dugaan pelanggaran pemilu, dan sebanyak 3.002 kasus di antaranya di wilayah kerja Bawaslu Jatim.

Jenis pelanggaran yang terjadi meliputi, adanya oknum ASN/TNI dan Polri yang terlibat kampanye pemilu, kampanye iklan di media massa di luar jadwal kampanye, kampanye pemilu di luar jadwal, keberpihakan aparat desa pada partai dan calon tertentu, penggunaan fasilitas terlarang untuk kampanye, politik uang, perusakan alat peraga kampanye dan temuan adanya warga yang memilih lebih dari satu kali.

"Kami berharap, kasus pelanggaran pemilu seperti di atas ini tidak terulang lagi, dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya untuk melakukan pencegahan," katanya.